Petugasyang menangani sindikat perdagangan narkoba internasional adalah . - 2365780 EmpatSindikat Narkoba Jaringan Internasional Berhasil Ditangkap Polda Jatim. news.Limadetik - Jawa Timur, Surabaya. 27/09/2021 27/09/2021. Paket tersebut yang diduga sabu, dimasukkan ke dalam koper yang sudah di modifikasi. Kemudian, petugas Bea dan Cukai Soekarno Hatta, memberikan dua koper itu kepada petugas dari Ditresnarkoba polda Parapelaku mencoba memahami kapan moment yang tepat untuk bisa memasok narkoba ke Indonesia. Selasa, 26 Oktober 2021; Cari. Network. Tribunnews.com; TribunnewsWiki.com; Internasional; Teranyar terang Listyo, modus yang digunakan sindikat narkoba internasional adalah ship to ship, yakni pertukaran barang di atas kapal di atas laut internasional. "Kemudian di situ mereka melakukan transaksi dan di situ mereka baru masuk ke wilayah perairan Indonesia. Dan itu pun mereka pelajari di mana mereka bisa masuk dengan aman. KepalaKanwil Kementerian Hukum dan HAM Taswem Tarib menegaskan, pihaknya tak akan segan-segan menindak tegas petugas yang terlibat narkoba. UngkapSindikat Narkoba Jaringan Internasional, Polisi Sita 7 Kg Sabu dan Tembak 1 Pelaku. Jumat, 25 Sep 2020 17:56 WIB Kemudian, hasil pengembangan dari 2 tersangka, petugas mengantongi identitas bandar lainnya. Pada Rabu (23/9) petugas yang mengetahui keberadaan seorang bandar di kawasan Jalan Glugur Rimbun, Diski, Kelurahan Sei Mencirim Petugasyang menangani sindikat perdagangan narkoba internasional adalah - 9727224. zahra1225 zahra1225 06.03.2017 PPKn Sekolah Dasar terjawab Petugas yang menangani sindikat perdagangan narkoba internasional adalah 1 Lihat jawaban Iklan Setelahmenjadi Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKP Arif Purnama Oktora ini berhasil mengamankan tersangka di kantor jasa pengiriman Jakarta Barat pada tahun 2021.Narkoba ini adalah jenis sabu sebanyak 2 paket dengan berat 1 kg yang diselundupkan di dalam tas map yang telah dimodifikasi. Sindikat ini merupakan jaringan internasional Dalampraktik, banyak obat daftar "G" yang adalah NPS. Kini beredar 950 jenis NPS di dunia yang diproduksi sindikat narkotika internasional. "Saat ini baru 77 jenis NPS yang terindentifikasi di Indonesia," ujar Heru. Dari jumlah yang sudah terindentifikasi itu, 71 NPS sudah diatur Menkes lewat Permenkes No 20 Tahun 2018. Apaitu perdagangan narkoba internasional? Perdagangan narkoba adalah perdagangan gelap global yang melibatkan penanaman, pembuatan, distribusi, dan penjualan zat yang tunduk pada undang-undang larangan narkoba. UNODC terus memantau dan meneliti pasar obat terlarang global untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika mereka. zgzT7. Imelda thania Politik Wednesday, 24 Nov 2021, 1404 WIB Naralita Imelda Tania Adanya Ancaman penyalahgunaan Narkotika , Psikotropika ,dan bahan adiktif lainnya NARKOBA saat ini tentu sudah menjadi fenomena global dan sebagai ancaman kemanusiaan termasuk bagi Indonesia yang pada awalnya Indonesia sebagai negara transit namun sekarang berubah menjadi negara sasaran oleh sindikat perdagangan gelap narkoba sebab posisi geografis yang strategis dan kebijakan narkotika di Indonesia yang belum efektif. Hal ini terbukti dengan banyak terungkapnya kasus narkoba serta ditetapkannya tersangka bagi para pengedar jaringan narkoba yang berskala internasional. Peningkatan penyalahgunaan narkoba ini tidak terlepas dari pesatnya pada era globalisasi dimana teknologi informasi dan komunikasi berkembang kemudian disalahgunakan bagi para pelaku kejahatan untuk memperluas akses penyebaran dan transaksi narkoba lewat dunia cyber. Kemudian dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 juga telah berdampak terhadap semakin banyak dan maraknya manusia terjerumus ke hal-hal negatif seperti narkoba yang didasari karena faktor psikologis yaitu stress dan bosan maupun terlibat bisnis perdagangan obat-obatan terlarang sebab ada yang terkena PHK. Bagi Indonesia, Isu Drug Trafficking ini di Asia Tenggara sifatnya transnasional yang merupakan kejahatan lintas batas negara. Kejahatan ini melewati batas nasional negara dan memperlibatkan banyak aktor di luar negara atau aktor non pemerintah. Dengan adanya fenomena kejahatan transnasional yang semakin hari makin meningkat ini menjadikan sebuah ancaman narkoba yang berujung terhadap ancaman kemanusiaan yang bisa lebih kompleks serta dampak kerusakan pada bidang ekonomi, hukum , sosial, budaya dan menjadi bagian utama bagi negara anggota ASEAN. Sehingga hal ini membutuhkan usaha yang terintegrasi dalam berbagai tinjauan termasuk dalam kerjasama regional serta internasional mengingat kasus permasalahan ini tidak bisa diselesaikan sepihak kemudian perlu kerjasama seluruh pihak yang terkait. Sebagai wadah kerjasama regional, ASEAN memiliki peran yang besar dalam menangani kasus Drug Trafficking di Asia Tenggara sehingga ini dipandang sebagai proses terbentuknya sebuah kebijakan bersama atas negara-negara di Asia Tenggara. Sebagai salah satu negara pemrakarsa berdirinya organisasi internasional ASEAN Indonesia juga turut ikut serta berperan dalam menangani kasus narkoba di kawasan Asia Tenggara. Peran Indonesia dalam mengatasi narkoba di kawasan Asia Tenggara ini dapat dilihat melewati berbagai upaya baik pada tingkat regional, nasional , maupun juga internasional. Indonesia bahkan telah menempuh banyak cara dan berperan aktif ketika Asean mendirikan forum ASEAN Senior Official on Drugs Matter ASOD atau sebagai pilar utama pemberantasan narkoba serta dalam pencegahan dan bentuk penindaklanjutan kejahatan pengedaran obat-obatan terlarang ini tahun 1984 kemudian dalam forum ASEAN National Police ASEANAPOL, adapula ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime AMMT. Bukan hanya melalui forum khusus ini saja , Indonesia juga telah menunjuk BNN untuk melahirkan sebuah program seperti AD atau Alternative Development yang salah satu hasilnya adalah Indonesia sendiri tepatnya di Aceh menunjukkan adanya penurunan penanaman ganja yang sangat signifikan sehingga ini menjadi upaya-upaya bagi Indonesia dalam rangka mendukung forum ASOD dalam pemberantasan narkoba. Tidak hanya itu saja , kontribusi Indonesia dalam menanggulangi drug trafficking ini juga dibuktikan dengan melakukan aksi menjalankan sebuah program kerjasama yaitu Drugs Free ASEAN 2025. Program ini telah berjalan mulai tahun 1998 hingga sekarang yang diharapkan adanya visi ini , Indonesia mampu membendung peredaran narkoba di Asia Tenggara sebab Indonesia saat ini memegang peran penting dalam upaya ASEAN bebas dalam narkoba sehingga terus diupayakan ada langkah-langkah terbaru lagi terhadap pemberantasan kasus ini. Sehingga bisa disimpulkan bahwa perlu adanya perwujudan integrasi regionalisme kawasan sebagai usaha dalam membentuk sebuah kesamaan sikap dalam politik, ekonomi , hukum , dan sosial budaya ini. Semua ini sangat penting karena untuk bisa mencapai tujuan bersama. Sebagaimana wujud hasil dari integrasi regionalisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara ini adalah ASEAN maka ASEAN ini memiliki tanggungjawab yang besar untuk memfasilitasi serta menanggulangi semua masalah yang melingkupi kawasannya tersebut salah satunya adanya kejahatan lintas batas negara yang dialami pada kawasan regional ASEAN seperti drug trafficking atau peredaran narkoba gelap. Sehingga sebagai salah satu negara anggota ASEAN , Indonesia serta negara-negara dikawasan Asia Tenggara ini bersikap aktif dan ikut berperan terhadap segala bentuk upaya yang mendukung ASEAN khususnya dalam menyelesaikan kasus drug trafficking ini demi mengoptimalkan hasil yang diinginkan drugtrafficking narkoba obatterlarang asean asiatenggara studikawasan indonesia politik ekonomi regionalisme covid-19 ke Disclaimer Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku UU Pers, UU ITE, dan KUHP. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Berita Terkait Terpopuler di Politik Terpopuler Tulisan Terpilih - Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional BNN Irjen Pol Arman Depari menjelaskan soal perbedaan kartel dan sindikat narkoba. Hal ini menanggapi pernyataan Prabowo Subianto ihwal 72 kartel narkoba beroperasi di Indonesia. “Sindikat terdiri dari jaringan, jaringan ini yang berhasil kami ungkap. Misalnya tahun lalu, kami berhasil ungkap 80 jaringan. Sampai sekarang sudah ada sekitar 15 jaringan yang terungkap,” ucap dia di kantor BNN, Selasa 12/3/2019. Arman mengatakan, sindikat narkoba di Indonesia yang berhasil diungkap jajaran BNN, hanya terdiri dari tiga lapisan yaitu bandar, pengedar dan pengguna. Padahal, lanjutnya, sindikat narkoba terdiri dari lima lapis yakni mastermind, produsen, pelaku lapangan, bandar dan pengedar. “Yang disebut dengan sindikat apabila memiliki lima lapis tersebut,” jelas dia. Berkaitan dengan bandar, Arman menyatakan peran bandar ialah menerima, mengumpulkan dan menyimpan narkoba. Kemudian bandar akan mendistribusikan kepada pengedar. “Pengedar yang akan mengedarkan ke masyarakat,” sambung dia. Namun di Indonesia masih ada kurang pengetahuan soal sindikat, pengungkapan sindikat yang dilakukan oleh BNN selama ini ialah jaringan yang tidak lengkap lapisan. Sebab, kata Arman, sebagian besar narkoba yang masuk ke Indonesia berasal dari luar negeri yang diduga pelakunya bukan hanya warga negara Indonesia, tapi bisa dari bermacam-macam warga negara. “Jadi, pada umumnya sindikat narkoba di Indonesia itu sindikat internasional. Untuk mengungkap ini perlu kerja sama internasional, terutama dari negara penyelundup narkoba,” terang lanjut dia, saat ini menangani tiga lapis bandar, pengedar, pengguna yang ia sebut sebagai hilir. Sedangkan bagian hulu yakni mastermind dan produsen belum ditangani BNN lantaran adanya perbedaan hukum tiap negara. “Sehingga ini salah satu hambatan kami dalam mengungkap secara menyeluruh sindikat yang utuh,” ucap Arman. Sementara itu pengertian kartel lebih tepat digunakan dalam ranah dagang. “Harus masyarakat pahami bahwa dari waktu ke waktu sindikat yang beroperasi di Indonesia itu tidak selalu sama. Sindikat dan kartel berbeda, kalau kartel lebih tepat untuk bisnis perdagangan," tutur ini penyuplai sabu terbesar untuk Indonesia ialah Myanmar dan Cina, dengan Malaysia sebagai daerah transit. “Walaupun dalam beberapa kasus, kami bisa temukan langsung di negara yang bersangkutan,” tambah dia. Pernyataan Prabowo itu dilontarkan ketika ia berpidato di kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia UKRI, Jumat, 8 Maret 2019. Awalnya ia membahas perihal bahaya narkoba yang menggerogoti generasi muda negara ini, kemudian ia menyampaikan data BNN tahun 2015 dan menyebut ada 72 kartel narkoba di juga BNN Tanggapi Pernyataan Prabowo soal Kartel Narkoba Indonesia Mafia vs Kartel Bagaimana Mereka Bekerja dan Aksi Sadisnya - Hukum Reporter Adi BriantikaPenulis Adi BriantikaEditor Dewi Adhitya S. Koesno › Presiden Jokowi menyatakan merestrukturisasi satuan tugas tim tindak pidana perdagangan orang. Jajaran terkait pun diminta cepat menangani permasalahan tersebut. Oleh CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO, NIKOLAUS HARBOWO, Mis Fransiska Dewi 5 menit baca BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN - RUSMANPresiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama jajarannya mengenai permasalahan tindak pidana perdagangan orang di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 30/5/2023. JAKARTA, KOMPAS – Indonesia sudah masuk situasi darurat perdagangan orang. Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam tiga tahun terakhir, per hari rata-rata dua jenazah pekerja migran dikembalikan ke Tanah Air dan rata-rata empat pekerja migran pulang dalam kondisi sakit, depresi, hilang ingatan, atau Selasa 30/5/2023, Presiden Joko Widodo menggelar rapat internal kabinet di Istana Negara, Jakarta, untuk membahas masalah tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dalam rapat, Presiden Jokowi meminta restrukturisasi Satuan Tugas TPPO. Presiden juga meminta ada langkah cepat dalam satu bulan ini. Upaya itu untuk menunjukkan kepada publik bahwa Polri, TNI, dan aparat pemerintah yang lain hadir serta bertindak cepat menangani persoalan itu. ”Kita punya masalah dengan tindak pidana perdagangan orang, di mana orang dikirim ke luar negeri lalu jadi budak-budak yang dianiaya atau terlibat dalam kejahatan, dalam sebuah pengiriman tenaga kerja yang ilegal,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD seusai rapat menuturkan, saat ia memimpin sidang Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pilar politik keamanan beberapa waktu lalu, semua negara ASEAN meminta Indonesia mengambil posisi kepemimpinan dalam menangani perdagangan orang.”Sebab, bagi mereka, tindak pidana perdagangan orang sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka. Karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya, sementara kita sendiri terkadang sudah mengetahui simpul-simpulnya, tetapi terhambat birokrasi, mungkin juga oleh per-backing-an dan sebagainya,” juga Indonesia Darurat Perdagangan ManusiaMahfud melanjutkan, dalam rapat internal kali ini Presiden Jokowi memerintahkan Kepala Polri agar tidak ada lagi praktik backing seperti itu. ”Hal ini karena semua tindakan yang tegas itu di-backing negara. Tidak ada backing-backing-an bagi penjahat. Backing bagi kebenaran adalah negara. Backing bagi penegakan hukum adalah negara,” SRI KUMOROPresiden Joko Widodo tengah didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kanan menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait hasil pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Kamis 11/5/2023. Presiden menyampaikan bahwa beberapa kesimpulan penting dari KTT ini seperti hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leader termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan jenazahKepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Benny Rhamdani menyebutkan, dalam periode waktu 2020 hingga 25 Mei 2023 atau tiga tahun terakhir, pihaknya menangani warga Indonesia yang dideportasi dan repatriasi dari Timur Tengah dan Asia. Sebanyak 90 persen dari jumlah itu ialah mereka yang berangkat secara tidak resmi atau tak sesuai prosedural.”Diyakini 90 persen dari angka itu diberangkatkan sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Kemudian jenazah orang. Artinya, setiap hari rata-rata dua peti jenazah masuk ke Tanah Air. Sama, 90 persen mereka adalah yang dulu berangkat secara tidak resmi, korban penempatan sindikat ilegal,” itu, ada orang yang sakit, depresi, hilang ingatan, bahkan cacat secara fisik atau rata-rata empat orang per hari. ”Kenapa mereka sakit saat meninggal? Selain karena penganiayaan, karena yang ilegal pasti tidak pernah mengantongi hasil medical check up, termasuk tes psikologi yang diwajibkan kepada mereka yang berangkat resmi,” kata Benny, alarm praktik perdagangan orang telah diperingatkan Bank Dunia. Pada tahun 2017, Bank Dunia merilis ada sembilan juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Padahal, katanya, yang tercatat resmi dalam Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI lebih kurang 4,7 juta orang.”Jadi, asumsinya ada 4,3 juta orang Indonesia bekerja di luar negeri yang berangkat secara unprocedural dan diyakini dilakukan oleh sindikat penempatan ilegal,” ujar ZAKARIAPetugas menaikkan jenazah warga Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang turut menjadi korban meninggal dalam kecelakaan kapal pengangkut pekerja migran Indonesia PMI ilegal di perairan Johor, Malaysia ke mobil ambulan begitu tiba di Bandara Internasional Lombok Rabu 5/1/2022 sore. Dari delapan jenazah yang dipulangkan dari Batam, Kepulauan Riau pada Rabu ini, sebanyak tujuh orang berasal dari Lombok dan satu lagi dari Jawa Timur. Dia juga menuturkan, Presiden Jokowi sudah memerintahkan untuk terus berperang melawan sindikat. Menurut Benny, naif jika negara justru dikendalikan sindikat dan mafia dalam penempatan kerja.”Perintah Presiden sudah jelas. Kami tentu akan melaksanakan secara sungguh-sungguh di lapangan. Komitmen kepada Republik dan Merah Putih ini tidak boleh dicederai dengan hadirnya para sindikat dan mafia di negara ini,” baruSebelumnya, Ketua Advokasi Masyarakat Sipil untuk Perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Gabriel Goa mengatakan, Indonesia sudah darurat perdagangan orang. Menurut dia, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO perlu direvisi karena modus operandi TPPO jenis baru banyak yang belum diatur UU TPPO. Modus tersebut seperti perdagangan orang melalui media daring, media sosial, judi online, kurir narkoba, TPPO berkedok beasiswa, magang, duta kesenian, berkedok ziarah agama, serta penjualan organ vital dengan iming-iming itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo yang dihubungi Selasa malam setuju dengan langkah yang diperintahkan Presiden terkait restrukturisasi kelembagaan Satgas TPPO agar lebih berperan memerangi perdagangan orang. ”Tiga tahun terakhir, terutama di masa pandemi, ada peningkatan kasus perdagangan orang yang luar biasa, baik kasus-kasus yang konvensional maupun kasus-kasus dengan modus baru,” mengatakan, kasus perdagangan orang dengan modus baru dimaksud semisal dengan kejahatan digital. ”Saya berharap revitalisasi gugus tugas ini memaksimalkan modalitas yang sudah dimiliki Pemerintah Indonesia. Apa itu modalitasnya? Tentu kita punya UU TPPO meski dalam pandangan kami undang-undang ini harus direvisi sesuai dengan semangat zaman,” SusiloSelain itu, Wahyu melanjutkan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi ASEAN Against Trafficking in Person. Dia berharap gugus tugas bisa menjalankan komitmen nasional Indonesia, menindaklanjuti deklarasi ASEAN memerangi perdagangan orang, khususnya dalam penyalahgunaan teknologi. Menurut Wahyu, hal ini merupakan wujud tanggung jawab Indonesia yang mempromosikan deklarasi yang lahir di KTT ASEAN di Labuan menuturkan, pihaknya tidak ingin ada pihak yang setiap hari gembar-gembor akan menyikat sindikat, tetapi ironisnya dalam tiga tahun terakhir ini sindikatlah yang menguasai proses penempatan pekerja migran sehingga mengakibatkan pekerja migran terperangkap dalam praktik perdagangan Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Netty Prasetiyani Heryawan, meminta pemerintah lebih berani memberantas mafia TPPO. ”Kasus TPPO di Indonesia ini seperti gunung es, di mana yang terungkap hanyalah segelintir kejadian. Di luar itu, ada banyak kasus yang belum terungkap dan para pelakunya masih berkeliaran. Pemerintah harus lebih berani mengungkap dan memberantas mafia TPPO,” ujar meminta pemerintah mengambil pelajaran dari kasus yang terjadi guna meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan proses pengiriman WNI ke luar negeri. Fungsi pengawasan dan pencegahan harus efektif untuk melindungi WNI agar tidak menjadi korban TPPO. Netty menyebut kejahatan TPPO di Indonesia sangat terorganisasi. Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar tidak boleh kalah juga meminta pemerintah berani membongkar kasus TPPO sampai ke akar-akarnya, termasuk membersihkan dan memproses hukum oknum yang diduga terlibat. ”Jika serius melindungi rakyatnya, pemerintah harus membersihkan mafia TPPO,” MUHTADI Hj Netty Prasetiyani Heryawan